PrimetimeNews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan debat publik pertama antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di Hotel Novena, Lembang, pada Selasa (29/10).
Namun, acara ini menuai kritik terkait efektivitas dan transparansi, termasuk dari Ketua DPD KNPI Bandung Barat, Iip Saripudin.
Iip menilai KPU harus lebih profesional dan netral dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Ia mempertanyakan penggunaan anggaran yang besar tetapi belum terlihat dampaknya secara maksimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
“Debat ini hanya dihadiri 200-250 orang, kebanyakan dari tim pasangan calon. Hadirin sudah memiliki pilihan masing-masing, sehingga acara ini terkesan kurang efektif,” ujar Iip.
Ia juga mengkritik jadwal siaran debat yang berlangsung pukul 13.30 siang, waktu yang dianggap kurang ideal karena berpotensi mengurangi jumlah penonton.
Meskipun debat juga disiarkan melalui kanal YouTube KPU Bandung Barat dan ditonton 33.000 kali, Iip menilai angka tersebut tidak memadai dibandingkan dengan total pemilih di Bandung Barat yang mencapai 1,2 juta orang.
“Partisipasi hanya sekitar 2,75%. Padahal, anggaran pilkada ini mencapai lebih dari 50 miliar rupiah,” tambahnya.
Iip juga menyoroti beberapa insiden teknis selama debat, termasuk tayangan yang terputus saat salah satu calon menjawab dan masalah mikrofon yang mengganggu jalannya acara.
“Kejadian ini menimbulkan keraguan tentang kesiapan dan profesionalisme KPU,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya memastikan netralitas panitia dan menutup celah kebocoran informasi.
“Meskipun moderator memastikan amplop pertanyaan tersegel, siapa yang bisa menjamin tidak ada kebocoran?” ucap Iip dengan nada skeptis.
Iip mendesak KPU untuk lebih kreatif dalam menyosialisasikan pilkada agar partisipasi masyarakat meningkat.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi anggaran serta netralitas KPU dalam menghadapi tekanan politik.
“KPU harus menjaga integritas dan bekerja tanpa keberpihakan. Anggaran besar tidak boleh hanya menjadi sarana mencari keuntungan pribadi,” tutupnya, seraya berharap pemilihan berjalan adil dan jujur.
