Desa Cikole menyebut 60 persen warganya sudah terbiasa berkoperasi, berpartisipasi muncul secara alami, dan lembaga yang dibangun dengan prinsip kehati-hatian.
Primetimenews, Bandung Barat — Kepala Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Drs. H. Tajudin, M.Ag, berdirinya Koperasi Merah Putih di wilayahnya bukan hasil instruksi dari atas, melainkan lahir dari kesadaran warga.
Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai tanggapan atas artikel opini Primetimenews berjudul “165 Koperasi Merah Putih, Siapa yang Menanggung Jika Runtuh?” yang terbit sebelumnya.
“Sebetulnya masyarakat Cikole tidak memandang koperasi sebagai barang baru,” ujar Tajudin, Rabu (14/8).
Menurutnya, sekitar 60 persen warga telah terbiasa praktik berkoperasi, terutama melalui Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) yang menuaungi para peternak.
Saat ini, Koperasi Merah Putih Cikole memiliki lebih dari 140 anggota aktif. Partisipasi warga, kata Tajudin, muncul secara alami karena manfaat langsung yang mereka rasakan, seperti kemudahan berbelanja kebutuhan harian dan fasilitas pinjaman barang dengan cicilan mingguan.
Terkait kesiapan infrastruktur, Tajudin menegaskan bahwa bangunan bukanlah prioritas utama.
“Bangunan bisa disewa dulu, yang penting ada pergerakan usaha,” ujarnya.
Ia menilai semangat usaha jauh lebih penting dibandingkan bentuk fisik semata.
Terkait kekhawatiran risiko gagal bayar maupun potensi intersep dana desa, ia menegaskan penerapan prinsip kehati-hatian.
“Kami tidak akan mengajukan pinjaman jika belum benar-benar dibutuhkan,” kata Tajudin.
Ia menjelaskan, kebutuhan modal akan diarahkan untuk operasional harian, bukan untuk investasi besar yang berisiko tinggi.
Potensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga diantisipasi melalui pembagian wilayah kerja yang jelas.
“Koperasi fokus pada sembako dan kebutuhan masyarakat, sedangkan Bumdes fokus pada pertanian dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Kedua lembaga tersebut, menurutnya, saling mendukung dan telah memiliki peta kerja masing-masing.
Tajuddin menilai karakter kepemimpinan menjadi kunci keberlangsungan usaha. “Ketua Bumdes dan ketua koperasi harus punya jiwa wirausaha,” ujarnya.
Di Cikole, kedua pimpinan lembaga tersebut merupakan pengusaha aktif yang dinilai mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
Ia berharap koperasi dapat menjadi instrumen penyelesaian konflik ketidakadilan ekonomi, khususnya bagi petani.
“Petani selama ini tidak dilindungi dari sisi harga dan pupuk. Koperasi bisa hadir untuk menyelesaikan masalah itu,” kata Tajudin.
Menurutnya, jika semangat seperti di Cikole dapat diterapkan di desa-desa lain, maka keberadaan 165 koperasi di Bandung Barat bukan sekadar angka, melainkan gerakan nyata ekonomi rakyat.
Reporter : Asep Sukarna
Editor : Aiko Hika
