PrimetimeNews – Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatatkan hasil yang mengejutkan.
Masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya, atau golput, berhasil menjadi “Pemenang” dengan total 397.195 suara tidak sah.
Jumlah ini bahkan mengalahkan perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, yang hanya meraih 341.225 suara.
Hasil tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB gagal mencapai target partisipasi pemilih sebesar 80%.
Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, mengakui adanya penurunan yang signifikan dalam angka partisipasi.
“Memang kalau dilihat dari angka itu hanya 73 persen,” ucap Ripqi, seperti yang dikutip PrimetimeNews dari RmolJabar.
Sebelumnya, pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan beberapa bulan lalu, angka partisipasi pemilih tercatat mencapai 84%.
Ripqi menyebutkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan partisipasi pemilih.
Di antaranya adalah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dan cuaca buruk sehari sebelum pemilihan.
“Mungkin jarak TPS yang lebih jauh serta banyaknya masyarakat yang bekerja di luar KBB menjadi faktor,” tambah Ripqi.
Namun, banyak kalangan yang menilai bahwa penurunan partisipasi ini disebabkan oleh kegagalan KPU KBB dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh.
Dengan anggaran dana hibah Pilkada yang mencapai Rp51 miliar, seharusnya KPU KBB bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka.
Sayangnya, sosialisasi yang dilakukan cenderung hanya menjangkau segelintir elemen tertentu saja dan tidak menyentuh masyarakat di daerah pelosok.
Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 1.309.568 orang, lebih dari 397.195 orang memilih untuk golput, angka yang mengalahkan suara paslon yang diharapkan menang.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang keefektifan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
Keberhasilan golput untuk mengalahkan suara paslon pada Pilkada KBB 2024 ini memunculkan perdebatan lebih lanjut tentang kualitas demokrasi di KBB.
Apakah ini pertanda buruk bagi masa depan pemilu di wilayah tersebut? Mengapa banyak warga yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka meski berbagai kampanye sosialisasi sudah dilakukan?
