PrimetimeNEWS – Kabupaten Bandung Barat (KBB) diprediksi akan mencatatkan sejarah kelam dalam Pilkada Serentak 2024.
Isu yang beredar mengarah pada dugaan praktik kotor dan oligarki yang melibatkan selebritas Raffi Ahmad sebagai pendukung Paslon Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.
Raffi kaka Ipar Jeje Richie Ismail, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, diduga terlibat dalam praktik politik uang yang mencoreng integritas demokrasi.
Dikutip PrimetimeNews dari RmolJabar, Pilkada KBB kali ini dinilai buruk oleh banyak pihak, terutama setelah adanya laporan pelanggaran serius yang disampaikan oleh Tim Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Nomor Urut 4, Edi Rusyandi dan Unjang Asari.
Tim Hukum ini melaporkan dugaan pelanggaran terkait money politic kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang disinyalir terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Nur Falah, perwakilan Tim Hukum Paslon EDUN, mengungkapkan bahwa praktik money politic di KBB telah merusak harkat dan martabat masyarakat.
Ia mengkritik Bawaslu KBB yang dinilai lamban dalam merespon laporan-laporan pelanggaran yang terus bermunculan.
Falah, menekankan bahwa banyak pihak terlibat dalam pelanggaran ini, mulai dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) KBB, kepala desa, perangkat desa, hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Pelanggaran ini sudah sangat terorganisir. Pihak-pihak tertentu mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon tertentu, ini jelas melanggar prinsip demokrasi,” tegas Falah.
Selain itu, Paslon EDUN, bersama Paslon Nomor Urut 1, 3, dan 5, menolak untuk menandatangani hasil Pilkada 2024.
Mereka menilai perolehan suara Paslon Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, diraih melalui praktik kotor yang merusak marwah demokrasi di KBB, dengan menggunakan politik uang sebagai alat pemenangan.
Falah menyebutkan adanya istilah “Bupati El Gocap” yang merujuk pada praktik politik uang yang menjamur, bahkan dengan nominal Rp50 ribu per suara.
Ia menegaskan bahwa masyarakat KBB harus menolak pemimpin yang terpilih melalui cara-cara curang tersebut.
Raffi Ahmad, yang diketahui memiliki pengaruh besar sebagai selebritas, juga menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam praktik tersebut.
Sebagai Utusan Khusus Presiden, Raffi memiliki kekayaan yang fantastis, yang tercatat mencapai Rp4,6 triliun berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Falah menambahkan, masyarakat KBB berhak memilih pemimpin yang berkompeten dan terpilih melalui proses demokrasi yang jujur dan adil, tanpa dipengaruhi oleh politik uang.
“Kami ingin pemimpin yang benar-benar berkompeten, bukan yang hasil kecurangan,” tegasnya.
Dengan laporan pelanggaran yang telah disampaikan, diharapkan agar proses Pilkada KBB bisa dibenahi dan lebih mencerminkan aspirasi masyarakat secara adil dan transparan.
Pembenahan ini penting agar Pilkada KBB selanjutnya dapat menjadi pesta demokrasi yang bermartabat dan mencerminkan integritas, bukan justru merusak tatanan demokrasi.
